Top Ads 1

Dinilai Tidak Rasional dan Relevan, FKPB Ungkap Kekecewaan Usai Audiensi dengan Walikota Palembang

Redaksi
Rabu, 09 Juni 2021 | 19.03 WIB Last Updated 2021-06-09T12:03:01Z

Ketua FKPB Rudianto Widodo beraudiensi dengan Walikota Palembang Harnojoyo terkait polemik pembatasan jam operasional kedai, kafe dan angkringan di Kota Palembang/ISTIMEWA


BERKARIRMEDIA - Menyikapi tanggapan Pemerintah Kota Palembang dengan tuntutan normalisasi pemberlakuan pembatasan jam operasional pada kedai, angkringan maupun cafe di Kota Palembang.

Ketua Umum Forum Kedai/Kafe Palembang Bersatu (FKPB) Rudianto Widodo mengutarakan kekecewaannya usai audiensi dengan Walikota Palembang.

"Dikarenakan justru membuahkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan aspirasi kawan-kawan pengusaha Kedai maupun Cafe di Kota Palembang untuk tetap buka normal secara global." tuturnya pada Senin (07/06) usai audiensi dengan Walikota Palembang.

Ia menambahkan, pembatasan jam operasional pukul 21.00 WIB dan pembubaran yang dilakukan oleh petugas gabungan sejak tanggal (06/05/2021), masih menimbulkan kontroversi yang memicu polemik di kalangan pengusaha berbasis mikro maupun makro.

"Karena dianggap tidak rasional dan terjadi ketidaksesuaian dengan pola pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dinilai dapat berdampak negatif terhadap roda perekonomian di Kota Palembang, dikarenakan pendapatan anggaran daerah juga mendominasi hasil pungutan pajak dari para pedagang di Kota Palembang." imbuhnya.


Sementara itu, Dicky selaku owner Kedai Oh Yes merasa tidak adanya keadilan bagi pengusaha kedai angkringan dan kafe di Kota Palembang.

"Saat di datangi oleh petugas, kami terkesan seperti menjual makanan dan minuman yang haram, padahal kami hanya menjual makanan ringan halal dan minuman ringan kopi, es susu, dll. Khawatirnya dengan sistem pedagang seperti kami ini yang mendapatkan penghasilan harian, beda hal nya dengan aparatur sipil yang sama sekali tidak berpengaruh dalam penghasilannya." jelasnya.

Dicky berpendapat dirinya bersama pengusaha kedai kafe dan angkringan sudah menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19.

"Pada dasarnya kami semua juga waspada terhadap penularan covid-19, tetapi tuntutan nafkah keluarga tidak kalah penting karena berkaitan dengan konsumsi dan keperluan sehari-hari," tambahnya.

Selain itu, Sekretaris FKPB Agung Fahrurozi sekaligus Owner Kedai Gaskuy berharap Walikota Palembang turun meninjau kondisi lapangan terkait kebijakan tersebut.

"Jangan hanya mendengar dari laporan saja. Lihat langsung dampak daripada aturan tersebut, diantaranya Owner Kedai Cafe terpaksa merumahkan hampir setengah jumlah karyawannya, dan tentu menciptakan Jumlah Pengangguran Baru di Kota Palembang." jelas Agung.

Diketahui sebelumnya, audiensi FKPB dengan Walikota Palembang pada Senin (07/06) digelar usai menindaklanjuti daripada aksi FKPB pada hari selasa (25/05) di Kantor Walikota Palembang terkait pembatasan jam operasional kedai,kafe dan angkringan.***



Editor: Pryo Ihsan Aji

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Dinilai Tidak Rasional dan Relevan, FKPB Ungkap Kekecewaan Usai Audiensi dengan Walikota Palembang

Trending Now